Sekjen PB KMTI Habiburrahman Dorong Standardisasi Kaderisasi PERTI, Perkuat Tradisi Keilmuan dan Relevansi Zaman

 

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Kesatuan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah (PB KMTI), Habiburrahman, MA, mendorong penguatan dan standardisasi sistem kaderisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) sebagai upaya menjaga kesinambungan tradisi keilmuan, memperkuat identitas organisasi, serta mempersiapkan kader yang mampu menjawab tantangan zaman.

Gagasan tersebut dituangkan Habiburrahman dalam sebuah tulisan opini yang dipublikasikan di laman resmi PERTI, perti.org, pada Minggu (22/11/2026). Dalam tulisan berjudul “Membangun Standardisasi Kaderisasi PERTI, Menjaga Tradisi Keilmuan, Menjawab Kebutuhan Zaman”, ia menyoroti pentingnya penyusunan kurikulum dan modul pengkaderan nasional yang terarah, terukur, dan dapat diterapkan di seluruh tingkatan organisasi.

Menurut Habiburrahman, kaderisasi PERTI selama ini telah berjalan dengan beragam pendekatan dan kekhasan di masing-masing daerah. Namun, belum adanya standar kurikulum dan modul pengkaderan nasional yang disepakati bersama berpotensi menyebabkan perbedaan materi, metode, jenjang pembinaan, hingga capaian kompetensi kader.

Standardisasi, menurutnya, bukan untuk menyeragamkan seluruh proses kaderisasi atau menghilangkan kreativitas daerah, melainkan memastikan setiap kader memiliki fondasi yang sama dalam aspek keilmuan, akhlak, kepemimpinan, dan kemampuan berorganisasi.

“Organisasi membutuhkan fondasi bersama agar setiap kader PERTI mempunyai arah perjuangan dan kompetensi dasar yang sama,” tulis Habiburrahman.

Kader yang Berakar pada Tradisi, Mampu Menjawab Tantangan

Habiburrahman menilai, kader PERTI ke depan harus dibentuk dengan keseimbangan antara penguatan tradisi keilmuan dan penguasaan kompetensi kontemporer. Kader tidak cukup hanya memahami sejarah dan identitas organisasi, tetapi juga harus memiliki kemampuan membaca realitas sosial, mengelola lembaga, berdakwah di ruang digital, serta berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan umat dan masyarakat.

PERTI, menurutnya, membutuhkan kader yang memiliki kedalaman ilmu dan ruhani, tetapi sekaligus cakap dalam kepemimpinan dan pengelolaan organisasi.

“Kader PERTI yang dibutuhkan adalah kader yang memahami kitab sekaligus realitas sosial, memiliki kedalaman ruhani, dan terampil mengelola organisasi untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkapnya.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa kaderisasi harus melampaui transfer pengetahuan organisasi. Kaderisasi perlu menjadi proses pembentukan karakter, penguatan intelektual, penanaman nilai, dan penyiapan kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian.

Membaca Kitab Kuning sebagai Penguatan Tradisi Keilmuan

Salah satu gagasan yang turut disorot Habiburrahman adalah memasukkan kompetensi membaca kitab kuning sebagai bagian dari standar kaderisasi yang dikembangkan secara bertahap, mulai dari jenjang dasar, menengah, hingga lanjut.

Pada jenjang dasar, kader dapat dibekali pengenalan bahasa Arab, struktur kalimat sederhana, teks-teks pendek, serta dasar fikih, akidah, akhlak, dan sejarah Islam. Pada jenjang menengah, kader diarahkan untuk mulai membaca dan memahami teks keislaman dengan pendampingan guru. Sementara pada jenjang lanjut, kader diharapkan memiliki kemampuan membaca, menerjemahkan, memahami, dan menjelaskan teks keilmuan secara lebih mandiri.

Gagasan ini bukan untuk membebani kader dengan tuntutan akademik yang tidak realistis, melainkan membuka akses yang lebih luas terhadap khazanah keilmuan Islam, khususnya tradisi intelektual yang menjadi bagian penting dari akar pendidikan Tarbiyah Islamiyah.

Habiburrahman juga menekankan bahwa kemampuan membaca kitab kuning tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kualitas seorang kader. Penguasaan keilmuan harus berjalan beriringan dengan akhlak, pengamalan, kecakapan organisasi, kemampuan bermasyarakat, dan tanggung jawab kebangsaan.

Pembinaan Ruhani sebagai Fondasi Kepemimpinan

Selain aspek intelektual, penguatan pembinaan ruhani juga menjadi perhatian dalam gagasan kaderisasi tersebut. Kader yang diproyeksikan menjadi pemimpin organisasi dan pelayan masyarakat, menurut Habiburrahman, perlu dibekali kedisiplinan batin, kejujuran, ketawadhuan, kesabaran, serta kemampuan mengendalikan diri.

Pembinaan ruhani dapat dikembangkan melalui penguatan akhlak, tasawuf, suluk, dan tradisi tariqah di bawah bimbingan ulama atau guru yang kompeten.

Namun, ia memandang bahwa formulasi pembinaan ruhani pada jenjang lanjut, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan tariqah, masih memerlukan pembahasan yang matang dan partisipatif. Hal tersebut penting agar pembinaan ruhani tidak dipersempit menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi proses pendidikan batin yang substansial, terarah, dan sesuai tradisi keilmuan.

Standardisasi yang Inklusif dan Tidak Menghilangkan Kekhasan Daerah

Habiburrahman turut mengingatkan agar standardisasi kaderisasi PERTI dirancang secara inklusif. Kader PERTI berasal dari latar belakang yang beragam, tidak hanya dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) dan pesantren, tetapi juga dari perguruan tinggi umum, organisasi kemahasiswaan, kalangan profesional, serta berbagai lingkungan sosial lainnya.

Karena itu, standar kaderisasi tidak boleh menjadi instrumen yang membatasi ruang partisipasi kader berdasarkan latar belakang pendidikan. Sebaliknya, standar harus menjadi peta jalan pembinaan yang memberi kesempatan setara kepada seluruh kader untuk meningkatkan kapasitas diri.

Program pendukung seperti kelas matrikulasi, kursus dasar bahasa Arab, pembelajaran intensif, kelas daring, serta pendampingan oleh guru MTI dan ulama di daerah dapat menjadi bagian dari strategi pemerataan kompetensi.

Dalam kerangka tersebut, standar nasional cukup menetapkan kompetensi minimal yang harus dicapai, sementara daerah tetap diberi ruang untuk mengembangkan materi tambahan sesuai kebutuhan, karakteristik wilayah, dan dinamika masyarakat setempat.

Dari Gagasan Menuju Sistem Kaderisasi yang Terukur

Lebih jauh, Habiburrahman menekankan bahwa kurikulum kaderisasi yang baik tidak cukup hanya tersusun dalam dokumen. Implementasinya harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga pengajar, waktu pelatihan, sarana pembelajaran, kemampuan peserta, dan kondisi organisasi di setiap daerah.

Setiap jenjang kaderisasi perlu memiliki tujuan pembelajaran, metode, materi, serta indikator evaluasi yang jelas. Evaluasi pun tidak semata-mata berbasis ujian tertulis, tetapi juga mencakup kedisiplinan, akhlak, kerja sama, kemampuan mengimplementasikan pengetahuan, dan pengabdian nyata di tengah masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan standardisasi, diperlukan perangkat pembinaan yang komprehensif, mulai dari modul peserta, pedoman instruktur, instrumen evaluasi, mekanisme pengakuan kompetensi, hingga pelatihan bagi para pelatih kader.

Dengan demikian, standardisasi kaderisasi diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menjadi sistem pembinaan yang berkelanjutan dan dapat dijalankan oleh seluruh struktur organisasi.

Membuka Ruang Partisipasi Jamaah

Habiburrahman menegaskan bahwa gagasan standardisasi kurikulum, kompetensi membaca kitab kuning pada setiap jenjang, dan pembinaan ruhani bagi kader perlu dibicarakan secara terbuka sebelum dirumuskan lebih jauh dalam forum organisasi.

Aspirasi, kritik, masukan, dan pengalaman para ulama, guru, pengurus daerah, kader, mahasiswa, alumni MTI, serta seluruh jamaah PERTI dinilai penting untuk memastikan rumusan kaderisasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan realitas di lapangan.

Sebagai Sekretaris Jenderal PB KMTI, pemikiran Habiburrahman tersebut juga menjadi relevan bagi penguatan kader mahasiswa Tarbiyah Islamiyah. Kaderisasi yang kokoh tidak hanya melahirkan aktivis yang mampu menjalankan roda organisasi, tetapi juga generasi yang memiliki akar keilmuan, integritas, kedalaman spiritual, wawasan kebangsaan, dan kesiapan mengambil peran dalam kehidupan masyarakat.

Standardisasi kaderisasi pada akhirnya diharapkan menjadi jembatan antara warisan intelektual dan spiritual PERTI dengan kebutuhan masa depan—menjaga tradisi tanpa terjebak pada romantisme masa lalu, serta merespons perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri.

Tulisan opini Habiburrahman, MA, selengkapnya dapat dibaca melalui laman resmi PERTI: Membangun Standardisasi Kaderisasi PERTI, Menjaga Tradisi Keilmuan, Menjawab Kebutuhan Zaman.

Posting Komentar

0 Komentar